Balada Negeri Para Pembalak

Disaat seluruh anak negeri ini merayakan Hari Kemerdekaan dengan suka citanya, ada yang terharu mengingat pedihnya mempertahankan kemerdekaan, ada juga gembira karena negeri ini sudah 67 tahun terbebas dari penjajahan negeri lain. 17 Agustus 1945 adalah hari dimana negeri ini diproklamirkan sebagai negeri yang merdeka dari negeri lain. Tanggal ini juga dijadikan tanggal rutin untuk merayakan hari kemerdekaan. Layaknya seperti merayakan ulang tahun seorang anak kecil, tentunya banyak sekali keceriaan dan kebahagiaan di tanggal tersebut.

Tidak jauh beda dengan warga di kabupaten Aceh Tenggara, mereka merayakan hari kemerdekaan dengan gagap gempita. Tapi apa lacur, ternyata keceriaan kemerdekaan di siang hari, harus dirudung duka di saat malam tiba, tepatnya pukul 22.00. Hujan malam itu bukan saja membawa rahmat, tapi juga membawa bencana. Seperti perayaan rutinitas hari kemerdekaan di negeri ini. Ternyata banjir juga memiliki agenda rutin setiap tahun di hampir semua kabupaten di propinsi Aceh.

Banjir bandang yang terjadi pada saat perayaan kemerdekaan negeri ini ternyata berdampak buruk. Jika 67 tahun lalu, anak negeri mati ditembak para penjajah, tapi hari itu, banyak anak negeri mati karena ulah para anak negeri ini sendiri. Banjir bandang yang terjadi di Aceh Tenggara menewaskan 12 jiwa (www.indosiar.com).

Tidak akan ada semut jika tidak ada gula. Mungkin sepenggal kalimat itu yang pantas direnungkan saat rentetan bencana di Aceh. Banjir bandang, kemarau panjang, longsor, konflik satwa, perubahan iklim, dan aneka ragam bencana alam di Aceh, merupakan salah satu hasil dari perbuatan yang dilakukan anak negeri ini sebelumnya.

Sebut saja penebangan hutan secara illegal, pembukaan lahan sawit tanpa izin, pembunuhan satwa langka secara biadab, merupakan beberapa sebab datangnya bencana. Aceh yang seharusnya bangga dengan kearifan dalam pengelolaan hutan yang manusiawi, ternyata harus menerima kenyataan bahwa ada 92.000 hektare hutan Aceh telah rusak.

Dari jumlah itu 31.280 hektare atau 34 persen kerusakan tersebut terjadi di hutan lindung. Data yang dirilis oleh Yayasan Leuser Internasional (YLI) tersebut diambil melalui pencitraan udara pada tahun 2009. Dan kita tahu bahwa selama 2009-2012 tidak ada upaya progresif yang dilakukan pemerintahan Aceh dalam meminimalisir kerusakan hutan Aceh. Bayangkan pada tahun 2012 ini, berapa hektar hutan Aceh telah di balak secara biadab.

Ketika terjadinya banjir besar di kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2007, Walhi Aceh dan beberapa organisasi masyarakat sipil di Aceh sudah mengingatkan pemerintah Aceh tentang dampak buruk dari kerusakan hutan Aceh ini. Bencana ekologis tidak dapat dihindari jika hutan Aceh masih marak di balak secara illegal. Kebijakan moratorium illegal logging yang digelontorkan oleh Gubernur sebelumnya ternyata tidak berdampak baik bagi penyelamatan hutan Aceh.

Kabupaten Aceh Tenggara  merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Artinya, kawasan ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi oleh undang-undang. Kawasan ini sangat penting artinya bagi penduduk sekitar dan juga penting bagi ekosistem yang ada di dalamnya. Selain hutan yang lebat sebagai penyerap karbon dan resapan air, kawasan ini juga memberi penghidupan bagi masyarakat sekitar. Tetapi kenyataannya, hampir setiap tahun, banjir yang merusak bangunan warga juga kerap terjadi di kabupaten yang notabene berada dalam kawasan hutan lindung.

Political Will Gubernur Aceh
Dalam beberapa kesempatan, Doto Zaini menyatakan bahwa memang terjadi illegal loging di Aceh, dan sebagian besar dilakukan oleh aparat keamanan dan aparatur pemerintah, bahkan juga mantan kombatan GAM (Harian Waspada (23/8)). Di lain kesempatan, Doto Zaini juga mengharapkan para pembalak liar tersebut harus di ungkap segera (Harian Serambi Indonesia (24/8). Hal ini juga di aminkan oleh Kapolda Aceh, Iskandar Hasan (Kompas.com (19/8)). Pernyataan dua pejabat tersebut juga dibuktikan oleh Walhi Aceh melalui investigasi staf  di lapangan (Kompas.com (24/8)).

Akan tetapi, saling menyalahkan tidak akan membawa perubahan. Political Will (kemauan) dari ‘Penguasa’ Aceh harus berwujud sebuah kenyataan. Yaitu penegakan hukum dan penegakan kebijakan berbentuk program-program yang berbasis pada pengelolaan lingkungan yang lebih manusiawi.

Masalah klasik dalam pengelolaan hutan Aceh adalah, masih kentaranya campur tangan pusat dalam mengeruk hasil alam Aceh. Banyak izin-izin pembukaan lahan yang dikantongi oleh pengusaha melalui lobi-lobi Jakarta. Hal ini seakan, pemerintah pusat masih setangah hati menyerahkan pengelolaan hutan Aceh kepada Pemerintah Aceh. Cengkraman ini harus dikomunikasikan oleh Doto Zaini sebagai Gubernur Aceh, agar marwah dan martabat Aceh dapat sepenuhnya diakui. Tentu saja kita tidak ingin surat bernomor S.681/Menhut-II/Kum/2010 perihal kewenangan sub-bidang kehutanan di Aceh, kembali dikeluarkan oleh Pusat.

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa, Pusat memiliki kewenangan dalam bidang pengelolaan hutan Aceh, yaitu: Pengusahaan Pariwisata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam dan Pengusahaan Taman Buru dan kebun Buru; Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru; Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar; Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar; serta Lembaga Konservasi.

Bahagia Arby, Kepala Divisi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) pada Lembaga People Crisis Centre (PCC), dalam tulisannya menyatakan bahwa, dengan diterbitkannya surat tersebut, Pusat telah melakukan kesalahan. Menteri Kehutanan jelas telah berbuat salah dengan melakukan klaim bahwa lima sub kewenangan kehutanan Aceh yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Seharusnya Pemerintah Pusat mengerti bahwa di Aceh tidak berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan sebagai dasar hukum atas peletakan kewenangan tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Hutan Aceh dan UUPA
Walaupun pemerintah Pusat dapat membuat aturan-aturan terkait pengelolaan hutan lindung melalui Kementrian Kehutanan. Namun ada perangkat UUPA yang juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Aceh dalam menanggapi kewenangan pusat tersebut. Pasal 149 dan 150 UUPA, sangat jelas tertera bahwa Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan lindung, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk cagar budaya, serta memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan pasal ini, seharusnya Pusat tidak memiliki kewenangan pengelolaan hutan Aceh.

Bahkan dalam pasal 150 UUPA, tersirat khusus kalimat perintah kepada pemerintah Aceh untuk melindungi, mengamankan, melestarikan serta memulihkan kawasan Leuser.

Kita percaya bahwa keberadaan Doto Zaini yang cukup lama tinggal di negeri skandinavia yang memiliki kebijakan pengelolaan hutan yang beradab, memberikan pemahaman yang cukup baginya tentang bagaimana metode atau cara mengelola lingkungan Aceh yang arif dan bermartabat.

Saya yakin, jika hutan Aceh tidak salah urus, maka para pembalak tidak akan hidup di negeri ini. []

* Penulis adalah Staf di Sekolah Demokrasi Aceh Utara

Referensi kutipan:
1.    http://regional.kompas.com/read/2012/08/23/16363380/Gubernur.Aceh.Tuding.Aparat.Terlibat.Pembalakan.Liar
2.    http://aceh.tribunnews.com/2012/08/24/gubernur-ungkap-pelaku-ilegal-logging-di-agara
3.    http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=257903:pembalakan-liar-marak-di-aceh&catid=13:aceh&Itemid=26
4.    http://regional.kompas.com/read/2012/08/24/22535221/Tindak.Tegas.Penebang.Liar.Hutan.Leuser
5.    http://green.kompasiana.com/penghijauan/2011/09/30/pengelolaan-hutan-aceh-pemerintah-pusat-vs-uupa/

 

Sudah pernah dibuat di Media Online The Globe Journal

http://theglobejournal.com/opini/balada-negeri-para-pembalak/index.php

2 thoughts on “Balada Negeri Para Pembalak”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.