Demokrasi Online

Abraham Graham Bell, saat itu tidak menyadari bahwa pesawat telepon yang ditemukannya bukan hanya bisa mengirimkan suara melalui kabel, tetapi juga bisa mengirimkan paket data berukuran besar saat ini. Sekarang proses pengiriman data tersebut bisa dikirim menggunakan jaringan kabel telepon yang kini sudah dikembangkan dan dinamakan dengan jaringan inter koneksi atau internet.

Saat  pertama kali dirintis pada kisaran tahun 1969, internet hanya sebuah proyek militer Amerika Serikat untuk memenangkan perang dingin dengan Uni Soviet. Namun, karena resource yang terbatas, militer bekerjasama dengan Stanford University untuk membuat sebuah jaringan interkoneksi yang dapat membantu kerja-kerja militer dalam sebuah peperangan.

Penelitian tidak pernah berhenti, hingga suatu saat electronic mail (email) pertama dikirimkan oleh Ray Tomlinson melalui software email yang dibuatnya. Pada 26 Maret 2976, Ratu Inggris berhasil mengirimkan e-mail dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Bisa jadi, email Ratu ini merupakan sebuah babak baru internet sebagai media baru dalam mengatur tatanan politik suatu Negara.

Sebelum World Wide Web (WWW) ditemukan, politisi hanya memanfaatkan internet sebagai media menyebarkan propaganda dan kampanye melalui email. Namun ketika WWW ditemukan oleh Berners-Lee, dunia internet berubah drastis. Internet tidak hanya digunakan untuk mengirimkan email dan menghubungkan komputer saja. Lebih dari itu, internet bisa mengirimkan gambar, lagu, suara, film, dokumen dan informasi.

Di era inilah, para politisi memanfaatkan kesempurnaan internet dengan WWW-nya untuk meraup suara dan mempengaruhi konstituen untuk memilihnya. Hal ini dimungkinkan karena ada di hampir setiap rumah.

Politik dan Internet

Di saat wabah internet mewabah informasi terasa sangat cepat dan mudah didapatkan. Informasi dari belahan dunia manapun bisa ditemukan. Banyak media konvensional seperti majalah dan Koran mengalami depresi berat, oplah yang tak terjual semakin menumpuk. Depresi tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemilik Koran saja, namun juga para politisi yang mengutamakan Koran sebagai corong politiknya dalam menggiring opini dan mempengaruhi serta kerap kali memprovokasi massa.

Saat itulah, para politisi mulai merambah internet. Banyak politisi memanfaatkan internet menyebarkan opini dan ide-idenya. Ternyata hal ini tidak sia-sia, sejarah politik dan internet mencatat bahwa banyak politisi yang sukses memanfaatkan internet sebagai media kampanye, bahkan membawanya pada kursi kekuasaan.

Masih segar diingatan kita ketika Obama pada 2008 lalu memenangkan kursi kepresidenan Amerika Serikat berkat bantuan internet. Keberhasilan Obama itu merupakan bukti nyata pemanfaatkan internet dalam arena politik. Bukan hanya itu, ia mampu mengantongi suara dari sebagian pemilih apatis di Amerika yang sebagian besar dalam kalangan muda dan pemilih pemula di Amerika.
Demokrasi 2.0

Dalam terminologi internet, dua angka 2.0 (two point O) merupakan suatu terminologi kemajuan serta interaktifitas. Sebelumnya internet bersifat searah, artinya kita sebagai pengguna hanya bisa menerima informasi saja. Namun ketika Web 2.0 diluncurkan, web berubah, lebih interaktif dan komunikatif. Kita bukan hanya bisa menerima informasi, namun juga bisa mengomentari serta memberikan feedback positif maupun negatif. Web 2.0 diawali dengan menjamurnya aplikasi blog. Banyak pengguna internet memanfaatkan blog sebagai media berbagi informasi dan menuliskan berita di blognya. Para blogger saling mengomentari blog lainnya, sehingga secara tidak sengaja terbentuk jaringan-jaringan sosial baru yang memiliki keunikan dan misi masing-masing.

Tanpa disadari, gerakan blog ini memberikan energi positif dalam membentuk tatanan sosial masyarakat yang sadar dan peduli dengan kondisi lingkungan serta masalah-masalah sosial di sekitarnya.

Gerakan ini ternyata dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat yang merasa penting membentuk suatu stimulan gerakan politik yang lebih pro demokrasi dan pro rakyat. Maka muncullah blog-blog dengan tema mengkritisi pemerintahan, yang mempertanyakan sikap politik politisi serta menagih janji-janji para politisi. Gerakan ini membuat gerah beberapa pemerintah. Misalnya saja China dan Iran yang memblokir akses internet dan beberapa situs blog.

Web 2.0 tidak berhenti di blog saja. Facebook dan Twitter  menjadi primadona baru dalam  transformasi informasi sosial di media. Facebook tidak hanya blog (atau catatan) saja, namun lebih dari itu, bisa berinteraksi dengan lainnya melalui jejaring sosial.

Seiring dengan perkembangan web 2.0, demokrasi juga menemukan babak baru dalam dimensi sosial politik. Masyarakat kini tidak hanya menjadi objek politik, namun juga mengambil bagian dari proses demokrasi dan politik. Sosial media seperti facebook dan twitter menjadi katalisator dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil.

Kini, menyuarakan hak dan kepentingan publik tidak hanya efektif dengan cara turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi saja. Sosial media memungkinkan hal tersebut. Nyatanya revolusi di Mesir diawali dari seorang warga Mesir yang menggerakkan massa melalui statusnya di facebook. Hingga mampu menumbangkan rezim berkuasa saat itu. Twitter juga dimanfaatkan oleh aktifis prodemokrasi di Iran untuk menggulingkan presiden, walaupun aksi tersebut berhasil digagalkan. Paling tidak kita menyadari efektifnya sosial media menggerakkan kepentingan publik secara sporadis dan massif.

Iran dan Mesir bukanlah ikon revolusi media sosial satu-satunya, jauh sebelumnya para twitterian pernah menggerakkan massa menggulingkan penguasa di Maldova, walaupun hasilnya tidak  memuaskan para aktifis. Tapi, paling tidak gerakan prodemokrasi yang dilakukan melalui media sosial mampu menggoyangkan stabilitas politik suatu negara.

Di Indonesia, gerakan koin Prita menjadi pelajaran penting dalam gerakan sosial di internet, walaupun gerakan tersebut bukanlah gerakan politik menggulingkan pemerintahan. Namun gerakan itu mampu mempermalukan Negara atas ketidakmampuannya melindungi rakyat kecil di negeri ini.

Banyak yang berpendapat, “koin Prita” adalah gerakan filantropi beberapa orang  yang simpati pada kondisi Prita dalam masa menyusui anaknya, namun divonis penjara akibat kasus pencemaran nama baik sebuah rumah sakit internasional. Walaupun demikian, aksi filantropi ini merembes ke isu politik. Dampaknya politisi memanfaatkan momen ini untuk menaikkan popularitasnya dengan ikut bersimpati dengan Prita. Akhirnya, yang semula filantropis berubah menjadi politis yang sarat dengan kepentingan.

Bagaimana dengan Aceh?

Jika kita menelisik data Google.com, jumal pengguna internet di Indonesia hanya 9% (23,7 juta (2010)) penguna dari dunia. Memang tidak didapatkan angka pasti jumlah pengguna di Aceh, namun berdasarkan trending topik twitter, isu pariwisata dan gerakan filantropi masih menjadi topik pembicaraan utama para netter Aceh. Facebook di Aceh juga kerap dipakai hanya untuk ajang bermain game dan berkeluh kesah di statusnya.

Netter di Aceh mulai booming pasca tsunami 2004 lalu, banyak sekali muncul warung kopi atau café-café baru di Aceh yang menyediakan fasilitas free wifi. Fasilitas gratis ini hanya dimanfaatkan oleh sebagian besar pengguna internet di Aceh untuk bermain game dan non produktif lainnya.

Ketika Pemilu 2009 bergulir, banyak kandidat yang menjiplak metode Obama. Walaupun keberadaan web profil kandidat tidak terlalu mendapat perhatian serius bagi pemilihnya. Hal yang sama juga diikuti oleh kandidat Pilkada Aceh 2011 lalu, banyak kandidat yang membuat web profil untuk meraup suara pengguna internet di Aceh. Bahkan juga membuat akun di sosial media. Sayangnya, media ini tidak digarap dengan serius. Walau kenyataannya, metode konvensional masih tetap efektif dan memiliki peranan penting dalam pemilihan gubernur Aceh.

Walau demikian, satu kandidat walikota Banda Aceh berhasil memanfaatkan media sosial dalam kampanye. Ia adalah Teuku Irwan Djohan. Twitter dan facebook berhasil ia padukan. Tak jarang ia sendiri yang membalas twitt dan komentar followernya. Wal hasil, ia berhasil meraup suara dari kalangan muda. Sayangnya ia hanya fokus pada media online, dan lupa dengan basis pemilih pragmatis.

Kondisi pemilih apatis di Aceh hampir sama di beberapa tempat. Dugaan saya, jumlah golput di Aceh terbanyak berada di daerah perkotaan yang notabene memiliki akses internet yang tinggi. Artinya, peluang meraup suara golput lebih efektif dilakukan melalui internet. Namun, kampanye model ini butuh kerja ekstra untuk menarik perhatian kaum apatis muda. Misalnya melakukan kompetisi dan event berbasis internet.

Saat ini, Pemerintah Aceh belum serius menggarap segmen media ini. Padahal, arus informasi yang beredar di internet sangat cepat, warga bisa menemukan metode-metode baru dalam mengkritik, memfitnah, bahkan menggulingkan pemerintahan. Lihat saja, doto Zaini dan Muallem belum memanfaatkan media sosial sebagai corong aspirasi masyarakat. Mereka masih mengandalkan sistem SMS dan nomor kontak konvensional. Bahkan beberapa instansi, ragu menggunakan corong ini. Buktinya banyak instansi pemerintah menggunakan akun sosial media sebagai ajang gaya agar tidak dikatakan ketinggalan zaman. Padahal banyak komentar yang tidak pernah dibalas. Maka tidak heran jika dugaan saya pengguna internet di Aceh apatis dengan sikap pemerintah.

Walaupun tidak terlalu signifikan, pengguna internet di Aceh memiliki potensi untuk menggerakkan gerakan politik dan prodemokrasi. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar pengguna internet di Aceh adalah berasal dari kalangan menengah atas dan kalangan kampus. Untuk itu, jika corong demokrasi ini tidak dimanfaatkan oleh pemerintah, akan banyak kasus-kasus Prita lainnya yang semula filantropis menjadi politis.

Kasus pertikaian antara oknum Polisi dengan KPK yang dikenal dengan “Cicak vs Buaya” juga menjadi indikator bahwa media sosial memiliki posisi penting dalam proses demokrasi di era web 2.0. Walaupun beberapa pakar masih meragukan efektifitas gerakan tanpa tatap muka ini, namun web 2.0 memberikan arti penting dalam perkembangan demokrasi yang lebih interaktif dalam memperjuangkan hak sipil dan politik masyarakat kecil dan tertindas.

Referensi:

  1. http://www.sudutpandang.com/2011/04/internet-twitter-demokrasi-dan-revolusi/
  2. http://deathlock.wordpress.com/2011/10/03/revolusi-media-sosial-mesir/
  3. http://www.huffingtonpost.com/2011/02/11/egypt-facebook-revolution-wael-ghonim_n_822078.html
  4. http://www.newyorker.com/reporting/2010/10/04/101004fa_fact_gladwell
  5. http://books.google.co.id/books?id=Vxt6n_DtcL8C&printsec=frontcover&dq=new+media&hl=id&sa=X&ei=-0eOUN6BHYnqrQfl_IC4Aw&ved=0CEEQ6AEwBA
  6. http://www.amazon.com/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=0262600633

 

Tulisan di atas sudah dimuat di AtjehPost.com (Jumat-2 November 2012)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.