Paket Ramah Peneliti

Beberapa hari lalu, saya ditelepon oleh temah saya. Ia dengan antusiasnya mencertikan jika ia sedang mengerjakan suatu penelitian. Penelitian tersebut adalah paket pekerjaan dari suatu badan milik pemerintah suatu kabupaten di Aceh. Tentu saja, teman saya ini sangat senang dengan penelitian tersebut, terlepas dari profesinya sebagai dosen, pekerjaan penelitian baginya selain menambah khasanah keilmuannya, dan mengasah metodologi penelitiannya, ia juga tak bisa pungkiri bahwa penelitian juga bagian dari menambah daya ungkit asap dapurnya.

Tapi, sejurus dalam pembicaraanya, ada tersirat hal yang mengganjal dipikirannya. Ia terus saja di desak oleh bendahara badan pemerintah tersebut untuk segera memulai penelitian. Namun, ia kesal, kerena sampai saat ini ia belum menerima sedikitpun panjar dari bendahara tersebut.

Paket penelitian dari pemerintah bukanlah hal bagi bagi teman saya ini, ia sering memenangkan paket penelitian dari beberapa lembaga, sebut saja seperti Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan. Belum lagi beberapa kali dia sering di undang dalam konferensi international untuk memperesentasikan makalahnya.

Namun, kali ini dia benar-benar heran dengan tingkah laku para panitia paket penelitian ini. Dia seharusnya mendapatkan panjar biaya, sebelum ia memulai serangkaian metode penelitian.

Bagi yang masih bingung dengan apa yang dimaksudkan “paket”, yaitu sebuah program dari seuatu badan pemerintah untuk melaksakan suatu kegiatan. Biasa juga disebut dengan “paket kegiatan”. Dalam paket tersebut, jika jumlah anggarannya tidak mencapai suatu angka tertentu, maka panitia paket bisa menunjuk pihak ketiga yang di kehendaki. Nah, dalam hal ini, teman saya sang peneliti ini ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang diinginkan dalam paket tersebut. Panitia akan memberikan tenggat waktu kapan hasil penelitian tersebut di terima oleh panitia.

Lalu saya berikan komentar, bahwa semua paket pemerintah, terutama dalam bentuk jasa, akan di bayar setelah panitia menerima hasil. Tapi ia tetap berkelit bahwa paket penelitian harus ada panjar. Saya katakan lagi bahwa panjar adalah bentuk kesepakatan panitia dengan peneliti. Jika panitia memiliki kas untuk dibayarkan panjar, maka panitia akan memberikan panjar, namun jika tidak, maka pembayaran di akhir masa kontrak.

Tapi tetap saja dia berdebat, dan menuduh panitia ada main-main dalam hal ini.

Ya, mau bagaimana lagi, itulah sistem pemerintah. Semuanya sudah di atur dalam aturan mentri keuangan terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Memang idealnya, setiap belanja jasa, seperti belanja paket penelitian ini, si peneliti akan menerima semua biayanya ketika panitia menerima hasil. Dengan kata lain, si peneliti harus merogoh koceknya sendiri untuk melaksanakan penelitian tersebut.

Persoalannya adalah, sebagian besar peneliti, terutama peneliti di Aceh adalah para dosen, yang sebetulnya dilihat dari sisi penghasilan hanya cukup untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari. Jika dibebankan lagi untuk membiayai penelitian seperti ini, maka akan kesulitan dalam pelaksanaannya.

Jadi, kedepan, jika pemerintah ingin menunjuk para dosen sebagai pihak ketiga dalam paket kegiatan penelitian. Maka lembaga pemerintah tersebut, minimal harus menyediakan panjar dari kas kantor mereka. Agar penelitian bisa berjalan maksimal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.